Habib Rizieq Serukan Umat Melawan Densus 88 dan BNPT Jika Islam Diposisikan Sebagai Musuh

Kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) dalam memberantas terorisme terus mendapatkan sorotan tajam dari umat Islam. Setelah berbagai lontaran dan aksi “penanganan terorisme” mendapat kritikan tajam, kali ini BNPT mewacanakan agar ulama mempunyai sertifikasi dari BNPT. Rencana lembaga yang dipimpin oleh Ansyad Mbai ini jelas memicu protes keras ulama dan umat Islam. Seolah-olah, orang tidak pantas disebut ulama atau tidak boleh disebut ustadz sebelum mendapat sertifikasi BNPT.
“Rencana BNPT tentang perlunya sertifikasi ulama dengan motivasi deradikalisasi Islam adalah sebuah penghinaan terhadap ulama, bahkan penistaan terhadap Islam. BNPT sudah kebablasan, mereka tidak paham kesuciaan Islam, dan mereka tidak tahu kemuliaan ulamanya,” demikian pers rilis yang disebarkan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, Sabtu (8/9/2012).
Habib Rizieq menilai program yang direncanakan BNPT adalah bukti bahwa mereka ingin mengerjai Islam dan ulamanya. “BNPT ingin memposisikan Islam dan ulamanya sebagai musuh, sehingga mereka ingin mempunyai justifikasi dan legitimasi untuk ‘mengerjai’ Islam dan ulamanya,” tambahnya.
Kepada umat Islam dan FPI di mana saja, Habib Rizieq menyerukan untuk melawan apa yang ia sebut sebagai ide gila dan rencana edan ini, serta bersiap melawan Densus 88 dan BNPT jika rencana tersebut tetap dijalankan.
“Saya serukan kepada segenap ulama untuk menolak keras usulan gila dan rencana edan tersebut. Dan saya serukan kepada segenap umat Islam untuk siapkan diri melawan BNPT dan Densus 88 jika mereka menjadikan Islam dan ulamanya sebagai musuh. Isy kariman au mut syahidan! (hidup mulia atau mati syahid,” tegasnya.
Selain Habib Rizieq, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin, juga menolak usulan sertifikasi ulama itu. Menurut Kiai Ma’ruf, ulama tak membutuhkan pengakuan dari pemerintah, tapi dari masyarakat. Pemerintah harus sadar, bahwa ulamalah yang harus memberikan masukan dan mengontrol pemerintahan, bukan sebaliknya!

Irfan Idris

Entah lantaran banyaknya kalangan yang marah atas ide gila—meminjam ungkapan Habib Rizieq—itu, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris membantah pernah menyampaikan usulan ini.
Dalam pernyataannya di Metro TV, Senin petang (10/9/2012) Irfan meluruskan wacana yang kadung membuat marah berbagai kalangan Islam ini. Menurutnya, ketika melontarkan dalam sebuah seminar, dia hanya mencontohkan di Singapura ulama disertifikasi, dan berhasil menekan perkembangan teroris.
Apapun, yang jelas sejumlah ulama dan berbagai kalangan memahaminya BNPT telah melempar usulan ini. Dan, sebelum wacana ini menggelinding kebablasan, rupanya keburu “di-smash”, meskipun pihak BNPT mencoba menepis! (zalsalam-online.com)