Keblinger, Sok Tahu, Bego Bila Masyumi Dituduh Ingin Ubah Pancasila

Presiden Sukarno menghadiri konvensi Partai Masyumi.

Staf mantan Perdana Menteri dan Ketua Umum Partai Masyumi M Natsir, Lukman Hakiem, merasa sangat gerah ketika mendengar omongan pejabat publik yang mengatakan Masyumi ingin ubah Pancasila. Dia mengatakan omongan itu pertanda omongan orang yang sok tahu dan melihat sejarah sepotong-sepotong.

‘’Perdebatan soal dasar negara sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Dan perdebatan itu terus berlangsung hingga Indonesia merdeka, Dekrit Presiden, dan hingga Masyumi bubar. Dan itu debat yang biasa, yakni sah, konstitusional, dan bukan hal yang haram,’’ kata Lukman yang juga Wakil Ketua Pimpinan Majelis Pakar Masyumi, kepada Republika.co.id, Rabu malam (30/3).

Menurutnya, saat menjelang atau sebelum kemerdekaan, para tokoh bangsa di PPKi dan BPUPKI berdebat keras mengenai dasar negara. Di situ ada tiga pemikiran, ada pihak yang menginginkan negara  berdasarkan Islam, negara berdasarkan Pancasila, dan  negara berdasarkan azas sosiodemokrat.

Dan perdebatan itu terus belangsung hingga masa sidang BPUPKI memasuki bulan Juni 1945. Tak hanya soal dasar negara, bentuk negara juga diperdebatkan dengan seru serta alot. Sukarno dan Supomo menginginkan bentuk negara kesatuan. Sedangkan Moh Hatta mengingkan bentuk negara federal. Atau lainnya, seperti mengenai cakupan wilayah,  Bung Hatta tak ingin Papua Barat masuk Indonesia, tapi Sukarno menginginkannya.

‘’Semua sudah tahu seperti apa akhirnya. Nah, kalau ada yang saat itu menginkan negara Islam kenapa jadi masalah. Kenapa dikatakan anti Pancasila? Ingat Bung Hatta yang menginginkan negara federal dan tak ingin Papua masuk ke Indonesia, kenapa tidak ada yang mengatakan beliau anti NKRI. Jadi itu wacana yang diperdebatkan kala itu. Makanya, jangan dilihat sepotong-sepotong sebab kesimpulan akhirnya malah ada beberapa kesepakatan yang kemudian datang secara aklamasi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), misalnya soal persetujuan terhadap Piagam Jakarta 27 Juli 1945 dalam sidang yang dipimpin Radjiman Wedyodiningrat,’’ kata Lukman.

Partai Masyumi.

Justru Tokoh Masyumilah yang Membuat Pancasila Seperti Sekarang

Lukman lebih lanjut menegaskan, banyak pihak yang tidak paham sejarah yang tidak tahu bahwa justru tokoh Masyumilah yang membuat rumusan Pancasila seperti sekarang ini. Untuk itu semua harus mengingat kembali mengenai perdebatan di sekitar 18 Agustus 1945.

‘’Nah, pada sidang perumusan dasar negara 18 Agustus 1945 itulah Pancasila yang pada awalnya dirumuskan dan dipidatokan Bung Karno pada I Juni 1945, bentuknya menjadi seperti sekarang ini. Sebelum itu oleh Bung Karno sila Ketuhanan diletakan diletakan pada urutan ke lima. Dan ketika hendak disahkan secara resmi menjadi dasar negara, maka ada persoalan ketika Ki Bagus berkeras tetap memasukan ‘tujuh kata dalam Piagam Jakarta’ menjadi sila pertama Pancasila. Ki Bagus beralasan sudah ada persetujuan ketika Piagam Jakarta secara aklamasi disahkan dalam rapat BPUPKI beberapa pekan sebelumnya itu,’’ kata Lukman.

Namun, sikap tanpa kompromi Ki Bagus kemudian berubah ketika ada lobi dari tokoh penting Masyumi yang lain, yakni Kasman Singodimejo dan Teuku Muhammad Hasan. Kedua orang ini dilobi oleh Bung Hatta yang menyampaikan pesan bila tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, maka wilayah Indonesia bagian timur akan melepaskan diri dari Indonesia.

‘’Bung Hatta meminta jasa Kasman dan Teungku Hasan setelah gagal melobi Ki Bagus. Nah, berkat lobi kedua orang itu Ki Bagus luluh. Dia kemudian merumuskan jalan tengah. Rumusan sila pertama Pancasila yang masih mencantumkan frasa:’’...... dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’ dihilangkan. Oleh Ki Bagus rumusan itu kemudian diganti menjadi frase yang lebih umum: Ketuhanan Yang Maha Esa,’’ katanya.

Jadi  harus dipahami juga, baik Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo,  Teuku Muhammad Hasan adalah tokoh Masyumi.

‘’Ki Bagus baru saja mendapat gelar pahlawan nasional. Teuku Muhammad Hasan malah sudah lebih dahulu dianugerah gelar itu. Kasman Singodimejo sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, siapa yang berani dan bisa bantah adanya fakta sejarah bahwa Masyumi tidak ikut merumusan Pancasila hingga bentuknya seperti sekarang ini itu,’’ ujar Lukman.

Ketua Umum Partai Masyumi Mohammad Natsir ketika berpidato di depan massa.

 

Pancasila Hadiah Terbesar Umat Islam Kepada Bangsa Indonesia

Ketika ditanya mengenai posisi Partai Masyumi dalam perdebatan soal rancangan konstitusi negara di sidang Badan Konstituante seusai terbentuknya parlemen hasil Pemilu 1955, Lukman juga mengatakan forum itu pun bisa menjadi bukti bahwa Masyumi mentaati dekrit yang berisi perintah kepala negara agar dasar negara kembali ke UUD 1945.

‘’Lagi-lagi di sidang Badan Konstituante soal azas dan dasar negara dibahas kembali. Itu pun suatu yang absah karena sidang tersebut memang dimaksudkan untuk membuat konstitusi negara yang baru. Di situ perdebatan soal  dasar dan azas negara muncul kembali. Selain ide negara berdasarkan Islam, di sidang itu juga muncul keinginan membuat negara dalam bentuk lain, misalnya negara sosialis bahkan diam-diam ada yang mengingkan negara komunis,’’ kata Lukman seraya mengatakan meski berdebat dengan suasana panas, para peserta sidang di badan konstituante mampu bertukar kata dengan penuh adab, santun, dan mengindari perkataan keras menusuk atau menghina pihak lain.

Menurut Lukman, setelah sidang Badan Konstituante mengalami kebuntuan (tapi dalam disertasi Adnan Buyung Nasution dikatakan sebenarnya hampir terjadi kesepakatan, red), maka Presiden Sukarno selaku kepala negara mengambil alih keadaan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juii 1959. Isi dari dekrit itu adalah kembali ke UUD 1945.

‘’Dan harus diingat dalam konsideran dekrit Presiden itu secara jelas dinyatakan: Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Dan harus dingat pula di Piagam Jakarta itu tertera jelas ada tujuh kata itu (dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya). Hal inilah yang harus diketahui sebelum omong Masyumi ingin ubah Pancasila,’’ tegas Lukman.

Sikap Masyumi tidak anti atau ingin mengubah Pancasila semakin terlihat jelas dalam pandangan akhir fraksi tersebut dalam ajang sidang parlemen ketika menanggapi adanya Dekrit Presiden itu.

‘’Jadi ketika dekrit presiden kemudian di bawa ke sidang paripurna parlemen hasil Pemilu 1955 untuk dimintai persetujuan, seluruh fraksi yang ada menerimanya secara aklamasi. Di situ tak ada satu pun yang menolak. Bahkan dalam pidato pandangan akhir Fraksi Masyumi menyatakan: Sejak hari ini Masyumi tunduk dan patuh terhadap UUD 1945 (yang di dalamnya ada Pancasia). Jadi kalau ada pejabat yang omong Masyumi mau ubah Pancasila itu omongan orang  ngawur, keblinger, dan tuna sejarah,’’  kata Lukam menandaskan.

Selain itu, Lukman pun kemudian meminta kepada para pemimpin dan calon pemimpin negara merenungkan kata-kata mendiang Menteri Agama H Alamsyah Ratu Prawiranegara pada dekdae 1980-an. Dia mengatakan: Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia.

‘’Jadi pahamilah dengan baik fakta sejarah itu. Pahamilah Pancasila itu adalah hadiah umat Islam. Tanpa sikap legowo dari umat Islam yang pada saat itu diwakili Partai Masyumi seperti Ki Bagus, Kasman, Teuku Mo Hasan, M Natsir, dan berbagai tokoh Masyumi lainnya, Pancasila tak pernah berlaku di negara ini. Sekali lagi jangan omong ngawur!,’’ tegasnya.

Pemilu 1955

Kelompok dan Lagu Lama yang Terus Diulang

Menyinggung mengenai kelompok politik yang mana yang terus saja mengulang tudingan bahwa Partai Masyumi mau ubah Pancasila, Lukman mengatakan itu kelompok yang lama. Mengenai siapa kelompok itu, dia mengatakan mereka yang semenjak dahulu menjadi lawan atau ‘rivilitas’ Masyumi.

‘’Istiahnya ya kelompok lama yang selalu melagukan ‘lagu yang lama’, yakni semenjak era awal kemerdekaan. terutama mulai tahun 1950-an. Pada ajang Pemilu 1955 kelompok itu menyebut Masyumi sebagai ‘Sarekat Hejo’ (Sarikat Hijau),’’ katanya.

Setelah Dekrit Presiden hingga awal munculnya Orde Baru, ‘lagu lama’ itu makin kental disuarakan. Mereka ingin menyingkirkan Masyumi dari panggung politik dengan mengkaitkannya sebagai biang pemberontakan PRRI di Sumatra Barat.

‘’Tak cuma menuding, para pengikut mereka itulah yang mebuat teror langsung kepada Pak Natsir. Rumah beliau di Menteng di lempari batu dan diancam akan diserbu. Kemudian kelompok itu pun sibuk ingin membubarkan Himpunan Mahasiswa Ilam (HMI) dan mempreteli kekuatan kaum Muslim dengan menyebut secara pejoratif sebagai kaum sarungan yang ketinggalan zaman,’’ ujarnya.

Tak hanya kepada Masyumi, kelompok pemutar kaset ‘lagu lama’ tersebut, juga sibuk mengolok-olok Bung Karno. Bahkan sikap tak beradab itu kerap dilakukan di depan umum, bahkan langsung dihadapan Bung Karno.’’Pada sebuah pertemuan ulang tahun partai, mereka menyindir langsung Bung Karno sebagai presiden yang tak mampu memperbaiki keadaan dengan mengatakan: Mana mungkin negara bisa diatur oleh Presiden yang punya lima isteri,’’ katanya.

Dan hembusan suara 'lagu lama’ itu pun kemudian ikut menyeberang di era zaman Orde Baru. Isu 'anti Pancasila' kembali eksis dalam kekuasaan. Maka  'lagu lama' itu pun dipergunakan untuk menggusur kelompok Islam politik. Tindakan mereka kemudian semakin efektif karena mendapat pasokan dukungan lembaga ‘think-thank’  yang menjalin hubungan yang rapat dengan aparat intelijen Orde Baru di bawah pimpinan Ali Murtopo (Kepala Opsus) dan LB Moerdani. Sumber daya dan dana  kelompok ini pun luar biasa karena banyak pihak --termasuk perusahaan swasta-- yang ikut mendanai.

‘’Di akhir 1980-an, menjelang disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama, LB Moerdani menuding bahwa ada sekelompok orang yang tengah bergerilya agar kembali ke Piagam Jakarta. Kami tahu bahwa itu ditujukan kepada para ativis politik Masyumi seperti saya yang saat itu berkiprah di PPP,’’ ujar Lukman.

Uniknya lagi, sama halnya di masa Orde Baru, kelompok yang phobia terhadap umat Islam pun kemudian ikut naik kembali ketika terjadi peralihan kekuasaan, usai Suharto jatuh. Kekuatan mereka hanya terpotong sebentar saat LB Moerdani disingkirkan oleh Suharto sebagai Panglima ABRI dan kemudian penguasa Orde Baru itu merapat kepada kelompok Islam.

‘’Jadi kami sadar secara penuh, munculnya kembali omongan Masyumi ingin mengubah Pancasila, itu bagian dari ‘game’ politik. Dan di situ tampak lingkaran think-thank dan kelompok dan dukungan pengusaha/pemodal yang mana yang kini berada di sekitar kekuasaan mereka. Jawabnya, ternyata ya masih yang itu-itu juga,’’ tegas Lukman Hakiem. (republika.co.id)

Ahok Marah ke Adik Yusril Sambil Bawa Nama Masyum

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra. Itu menyusul tweet yang dilontarkan adik Yusril Ihza Mahendra tersebut, yang diklaim Ahok sebagai bentuk tindakan rasial.

"Itu kurang ajar begitu, namanya rasis. Itu Dubes Jepang adiknya Yusril ngomong pakai nasihat. Ini negara bahaya," katanya, di Jakarta, Rabu (30/3).

Melalui akun Twitter, @YusronIhza_Mhd, ia mengomentari tautan berita berisi pernyataan mantan wakil kepala staf Umum (kasum) TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo. Suryo meminta masyarakat Cina untuk mengingatkan Ahok dan Teman Ahok agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat terhadap etnis tersebut.

Yusron yang membuat status agar Ahok tidak arogan dalam memerintah, ternyata mendapat perhatian Ahok. Ahok yang pernah menjadi politisi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), Golkar, Gerindra, dan sekarang didukung Nasdem dan Hanura merasa jengah dengan tweet Yusron.

Karena itu, ia mengadukan adik Yusril tersebut ke Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi. Ahok mendesak Menlu Retno untuk mempertimbangkan kembali posisi Yusron sebagai duta besar.

Ahok menegaskan, ungkapan rasial itu tak mencerminkan Pancasila sila pertama berbunyi, "Ketuhanan Yang Mahaesa". Entah tidak bisa mengendalikan diri atau ada alasan lain, Ahok mengungkit-ungkit mantan Partai Masyumi yang dibubarkan pemerintahan Orde Lama.

Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril mengklaim sebagai partai yang memperjuangkan ideologi Masyumi. "Lain kali jangan taruh orang yang mau ubah sila pertama. Orang PBB pengen ubah Pancasila kayak Masyumi, itu masalah," ujar Ahok ketus.

Ahok yang maju melalui jalur independen, tapi didukung parpol berstatus pejawat (incumbent) dalam Pilgub DKI 2017. Yusril yang digadang-gadang sebagai lawan terberat Ahok, hingga kini belum mendapatkan dukungan parpol. Kedua calon itu diprediksi akan berhadap-hadapan, seperti saudaranya pada Pilkada Belitung Timur 2015, di mana adik Ahok (Basuri Tjahaja Purnama) dikalahkan kakak Yusril (Yuslih Ihza Mahendra).

Ahok pun menuding Yusron sebagai orang yang tidak paham agama. "Kalau jual agama kan pengecut dan menghina Tuhan. Tuhan saja gak rasis, kamu Islam saya Kristen, Tuhan kasih udara yang sama," tuturnya. (republika.co.id) 

Habib Rizieq Bongkar Sejarah Kebiadaban Poh An Tui

Poh An Tui adalah laskar cina kafir Indonesia yang dibentuk oleh penjajah Belanda, mereka membentuk laskar cina kafir untuk setia kepada Belanda. Tugasnya mengambil upeti dari petani-petani pribumi, memeras rakyat pribumi untuk diambil kekayaan dan disetorkan ke Belanda, bahkan mereka akan membunuh kalau ada pribumi yang menantang.

Demikian diungkapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab saat pengajian bulanan di Markas FPI, Jl. Petamburan III, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Silahkan buka dalam sejarahnya, bahwa Poh An Tui telah membunuhi pribumi muslim diberbagai daerah seperti di Pekalongan dan Glodok Jakarta," ujar Habib Rizieq.

Dalam sejarahnya, Poh An Tui selalu berkhianat. "Saat Belanda pergi dari Indonesia Poh An Tui ikut Jepang, begitu Jepang hengkang dari Indonesia mereka ikut Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat pemberontakan PKI mereka ikut PKI, mereka ikut membunuh para ulama, mereka bunuh kyai, dan mereka bunuh masyarakat pribumi," kata Habib Rizieq.

Tidak sampai disitu, Poh An Tui juga melakukan teror di jawa Barat, melakukan penculikan dan pembunuhan. Di tahun 1945, begitu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, Poh An Tui di Sumatera Utara berontak. Cina-cina di Medan angkat senjata tidak mau bergabung dengan NKRI. Di wilayah Balaraja Tangerang, Poh An Tui juga berontak tidak mau bergabung dengan NKRI, akhirnya umat Islam marah terjadi perang di Balaraja, berapa banyak laskar cina kafir yang dibunuh oleh masyarakat.

Poh An Tui juga bersekutu dengan Westerling, tokoh pembantai umat Islam. Saat Westerling telah membantai umat Islam di Makassar, lalu dia lari ke Jakarta dan Jawa Barat dan ia dikejar oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Poh An Tui lah yang membantu meloloskan Westerling melalui Sanfur Ancol Jakarta Utara, dari sana diselundupkan Westerling dilarikan dengan pesawat kecil menuju Singapura.

 "Jadi Cina kafir ini penghianat, Westerling itu pembantai umat Islam Indonesia, 50 ribu umat Islam Makassar dibantai oleh Westerling, teryata Poh An Tui dijaman penjajah Belanda malah membantu Westerling," ungkap Habib Rizieq.

Bahkan, Poh An Tui memusuhi sesama Cina yang muslim, jika ada cina masuk Islam mereka aniyaya, jika ada Cina anti belanda maka akan dimusuhi.

"Namun pertanyaannya, kenapa pemerintah RI tidak memasukkan Poh An Tui dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Kenapa tidak diceritakan, padahal ini adalah fakta sejarah. Kenapa PKI disebut penghianat sedangkan Poh An Tui tidak?," kata Habib Rizieq.

"Ini sejarah, tapi tidak ada didalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah? Kenapa disembunyikan? Poh An Tui harus masuk dalam sejarah agar bangsa Indonesia tahu sejauh apa penghiatan orang-orang kafir ini kepada bangsa Indonesia," tambahnya.

"Dan sekarang, cina-cina kafir jangan mentang-mentang sudah pada pada kaya raya, sudah menguasai ekonomi, sekarang mau kuasai politik. Mereka merasa dirinya bersih, setia kepada bangsa, nasionalismenya tidak diragukan, omong kosong!" tegas Habib Rizieq.

Karena itulah, kenapa di zaman Soeharto orang-orang Cina dibatasi, tidak sembarangan jadi pejabat. Karena Soeharto paham kalau mereka sering menghianati Indonesia, mereka telah membantu Belanda, membantu Jepang dan membantu PKI, karena itu mereka dilarang. "Soeharto sudah mengambil sikap yang tepat, kerena mereka patut dicurigai, orang-orang kafir ini ingin memecah belah negeri ini," jelas Habib Rizieq.

Poh An Tui berbeda dengan Habaib 

Habib Rizieq menegaskan bahwa Poh An Tui itu berbeda dengan para Habaib. "Alhamdulillah para habaib Zuriat Rasul datang ke Indonesia dari hari pertama mereka datang bukan sebagai penjajah, mereka datang sebagai penyebar Islam. Mereka membaur dengan bangsa Indonesia, mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia sampai anak-anak mereka itu yang kita kenal sebagai Wali Songo. Lalu mereka juga menikah dengan anak-anak raja pribumi, kemudian mereka menjadi sultan-sultan Islam yang sangat dicintai bangsa Indonesia," ungkapnya.

Dan saat Belanda datang, mereka melakukan perlawanan, tidak ada dari mereka yang membantu Belanda, semuanya melakukan perlawanan. Habaibnya, Ulamanya, seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar dimana-mana semua angkat senjata melawan penjajah, jadi tidak ada habaib yang jadi penghianat.

"Saya sendiri punya ayah, (alm) Sayyid Husein bin Muhammad Syihab dulu pernah ditangkap Belanda. Beliau bekerja di palang merah Belanda bertugas menyiapkan perbekalan, tapi diwaktu-waktu tertentu perbekalan dari gudang Belanda tersebut dikeluarkan ayah saya untuk membantu para gerilyawan, untuk pasukannya KH Noer Ali seorang ulama dari Bekasi yang juga sebagai pahlawan nasional," cerita Habib Rizieq.

"Namun pada akhirnya ada penghianat yang membocorkan ke Belanda, lalu ayah saya ditangkap, dari depan pintu rumah diikat dengan tambang diseret menggunakan mobil jeep sampai ke penjara di Kalimalang. Ayah saya kemudian divonis hukuman mati. Begitu akan dieksekusi, pasukan gerilyawan KH Noer Ali datang menyerbu penjara dan akhirnya berhasil membebaskan seluruh tawanan termasuk ayah saya, tapi dalam pelarian beliau ditembak pantatnya namun bisa diselamatkan para gerilyawan, akibat tembakan itu beliau cacat seumur hidup." tambahnya.

"Jadi orang tua kami bukan penghianat, mereka berjuang melawan Belanda, ikut membela negara bersama pejuang pribumi. Saya ceritakan itu untuk membuktikan bahwa kami beda tidak seperti Poh An Tui, Habaib itu pejuang di Indonesia," katanya. "Jadi jangan coba-coba, orang seperti Ahok dan yang mendukung Ahok ingin membesar-besarkan jasa cina kafir di Indonesia. Dalam sejarahnya mereka itu penghianat, mereka yang membantai pribumi, mereka yang merusak Islam dan sekarang mau bicara soal kebangsaan, mau bicara nasionalisme. Kami habaib bukan hanya bicara tapi dari dahulu sampai saat ini kami sudah buktikan bahwa kami cinta agama dan bangsa ini dan kami tidak akan bergeser dari itu semua," pungkas Habib Rizieq. (SI)

Menghilangkan UU Penodaan Agama Sama Dengan Melegalkan Dan Menghalalkan Perusakan Nilai-Nilai Agama

Lembaga internasional asal Inggris yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang Undang Penodaan Agama. Mereka menuduh hukum tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menanggapi upaya intervensi AI ini, anggota Komisi III DPR, Al Muzammil Yusuf mengatakan menghilangkan UU Penodaan Agama sama dengan melegalkan dan menghalalkan perusakan nilai-nilai agama. Ia menilai, usulan Amnesty Internasional tersebut akan membawa Indonesia dan dunia pada aliran atheisme internasional atau minimal menargetkan agnostik (tidak peduli agama) internasional. Karena itu menurutnya, dengan kultur agama yang kuat bangsa ini tidak seharusnya menerima usulan tersebut.

"Amnesty Internasional tapi tidak mengamnesti agama. Dia memandang HAM untuk tidak beragama, Amnesty Internasional sama dengan atheis internasional. Usulai itu harus ditolak, tidak perlu dipertimbangkan," kata politisi PKS ini seperti dikutip Republika Online, Jumat (21/11).

Dalam sejarahnya, ungkap Almuzamil, peraturan larangan penodaan agama sudah dikeluarkan oleh Presiden Sukarno. Karena itu menurutnya, visi misi Sukarno sangat jelas yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran seluruh agama yang hidup di Indonesia.

Sebagaimana dalam UUD 1945, menyebutkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu menurutnya, amanat konstitusi juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah iman takwa, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Karena itu ia menilai, penghilangan UU Penodaan Agama menginjak-injak amanat konstitusi.

Ia mengatakan, HAM tunduk dengan agama dan budaya lokal. Dalam tradisi di Timur, menurutnya, HAM dibentuk dengan cara menghormati agama sesuai dengan budaya setempat. Sementara di Barat, ia mengatakan bahwa agama sudah rusak.

Karena itu, ia menduga AI ingin menyebarkan kerusakan di seluruh dunia. Amnesty menginginkan seluruh dunia menganut tren Barat dengan mengatasnamakan HAM. "Atheis itu anti-agama, agnostik itu tidak peduli agama. Mereka ingin menyebarkan dua aliran itu. Tuntutannya mengarah pada dua aliran itu," tegasnya. sumber: republika.co.id

Buya Yahya : Berdasarkan Kesepakatan Para Ulama Bahwa Kepemimpinan Kaum Muslimin Tidak Bisa Dipimpin Oleh Orang Diluar Islam

Ulama kharismatik asal Cirebon Buya Yahya angkat bicara soal kepemimpinan DKI Jakarta yang saat ini sedang ramai dibicarakan khususnya soal Basuki Purnama (Ahok) dan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI).

Ia menjelaskan, berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa kepemimpinan kaum muslimin tidak bisa dipimpin oleh orang diluar Islam. "Itu sudah merupakan kesepakatan, dan ini sudah sangat jelas tidak perlu didiskusikan lagi, jadi jelas hukumnya haram jika kita menyerahkan urusan kaum muslimin kepada seorang yang tidak beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya," tegas Buya Yahya.

Terkait adanya kelompok gerakan yang menolak kepemimpinan diluar Islam, Buya Yahya menganggap itu sesuatu yang sangat wajar. "Dan lebih dari itu, yang harus kita tekankan adalah pemahaman kepada semua pihak mulai dari masyarakat sampai dengan ulama tentang ketidakmampuan masalah ini karena di masyarakat masih simpang siur. Sesuatu yang disepakati menjadi simpang siur ini salahnya siapa?" ungkap Buya.

"Mungkin ada segelintir ulama yang memiliki fatwa yang tidak tahu darimana sumbernya, yang mengatakan bahwa pemimpin bukan Islam lebih bagus asalkan dia adil dari pemimpin Islam tapi dia khianat. Perbandingannya bukan begitu dong, perbandingannya harus yang sama-sama adil, memangnya orang Islam tidak ada yang adil, "tambahnya.

Menurutnya, membandingkan pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin Islam yang tidak adil adalah cara yang salah. Namun saat ini hal tersebut dikemas dengan sedemikian rupa sehingga seolah-olah yang kafir menjadi benar, itu suatu kesalahan.

Kembali soal munculnya kelompok-kelompok yang menolak kepemimpinan kafir, Buya Yahya menegaskan bahwa ini harus dipahami bersama bahkan diluar Islam juga harus memahami bahwa makna toleransi harus seperti itu. "Karena di agama kita tidak diperkenankan, disini mayoritas kaum muslimin sehingga umat harus dipimpin kaum muslimin," ujarnya.

Umat Islam harus bersyukur dengan adanya FPI, dan adanya macam-macam kelompok Islam harus saling melengkapi dan saling komunikasi. "Kalau kita lihat sejarah, muncul Abu Bakar Shiddiq ra yang sangat lembut lalu ada Umar bin Khatthab ra yang penuh ketegasan. Semuanya saling melengkapi sehingga tidak perlu saling mencaci. Dengan saling melengkapi akan terbangun komunikasi sehingga tidak ada tindakan yang merendahkan kaum muslimin," kata Buya.

Ia menjelaskan bahwa Islam itu indah dan kebenaran tetap harus kita sampaikan, pemimpin kaum muslimin hendaknya orang Islam yang bukan Islam harus kita tolak dan itu wajar.

"Ketegasan harus sesuai cari Nabi dan sesuai prosedur, dan yang kami amati termasuk dari FPI dan lainnya itu sudah sesuai prosedur. Mereka tidak membuat kerusakan, tapi kalaupun ada itu bisa saja karena oknum atau provokator sebab dari pimpinannya sendiri kami yakin tidak menyuruh kerusakan. Dan sekali lagi, semua itu potensi kaum muslimin yang harus kita galang kita satukan tidak perlu ada permusuhan, "jelas Buya.

Namun kata Buya, kita harus waspada karena selama ini umat Islam selalu kalah di media. "Kebenaran seperti apapun tapi dikemas dengan tidak baik maka akan dilihat masyakarat yang tidak baik dan ini musibah kita saat ini. Media-media menginformasikan bahwa FPI dan lainnya brutal. Karena itu kita harus punya media sendiri untuk menjelaskan ini semua agar mereka tidak menjadi pejuang- pejuang yang tertuduh, "pungkas Buya. (Sumber : Suara Islam )

Orang Islam Memusuhi Islam

Judul laporan ini di atas "Orang Islam Memusuhi Islam", sesuatu yang musykil dan aneh, tapi dewasa ini banyak dilakukan orang Islam dalam skala luas dan strategis. Bukan hanya dilakukan atas nama pribadi tetapi juga atas nama lembaga, misalnya JIL (Jaringan Islam Liberal), Kelompok Islam Sekuler. Sungguh aneh orang-orang seperti ini dengan sigap, pasang badan membela kepentingan orang non-Islam, Nasrani, menjaga gereja di Hari Natal seraya membenarkan tampaknya di hari Natal, gereja-gereja akan diserbu, bahkan dibom orang Islam. Di sisi lain dengan sangat lantang kelompok ini mengecam eksistensi kelompok Islam tertentu. Inilah yang mereka lakukan terhadap FPI (Front Pembela Islam). 

Kelompok Islam Sepilis ini bukan main sangat 'jagoan' membela kubu Joko Widodo dalam Pilpres yang baru lalu. Pembelaan yang Spartan itu di blow up oleh media-media nasional yang menempatkan tokoh-tokoh kelompok Islam anti Islam itu, bagai pahlawan kebenaran, pahlawan keadilan, pahlawan demokrasi, pahlawan HAM dan seterusnya. Kejadian seperti ini bukanlah hal yang baru dan hanya marak di sekitar pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Mereka sudah melakukan sejak lama dengan sangat terorganisasi. Itulah yang terjadi saat harian Kompas di somasi tokoh-tokoh Islam dan diprakarsai KISDI pada 1997 dan harian milik Katolik itu terpaksa dan dipaksa menandatangani piagam pengakuan salah kepada umat Islam. 

Pihak Kompas sendiri mengakui kesalahan fatal yang dilakukannya terhadap umat Islam, namun anehnya Kelompok Sepilis itu justru marah dan mengutuk pembuat somasi itu dengan nalar yang sungguh'keblinger '. Untuk menyegarkan ingatan kembali kita kutip lagi kejadian-kejadian di mana tokoh-tokoh Islam itu mengutuk adanya somasi terhadap Kompas itu. 

Pasca perjanjian damai TPI (Tim Pembela Islam) dengan Kompas, 8 Oktober 1977, di layar internet bertebaran artikel yang sebagain besar ditulis oleh Jusfik Hajar yang mengaku berkedudukan di Leiden, Negeri Belanda. Menurut Majalah Sinar, Jusfik Hajar adalah tokoh penting PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang berkedudukan di Leiden sekaligus sebagai aktifis Amnesti Internasional. Melalui serangkaian tulisannya di internet itu Jusfik menuduh kelompok KISDI dan TPI sebagai teroris Islam yang berlerilaku biadab, penindas, anti demokrasi, dan kalimat-kalimat caci-maki yang teramat kasar. Sementara Jusfik menuduh Kompas sebagai kelompok munafik, melemahkan instituasi keadilan, serta tidak bisa lagi menjadi wahana mempertahankan kebenaran, "Sudah begini hancurnya moral di Indonesia, sudah begini hancurnya kejujuran dan hak asasi manusia di Indonesia," tulis Jusfik gelar Sutan Maradjo Lelo. 

Inheren dan senada tulisan Jusfik Hajar, niscaya ungkapan dan komentar Abdurrahman Wahid. Ketua Umum PB NU ini berkomentar di koran Merdeka, Minggu 12 Oktober 1997, di mana Kompas dituduhnya sangat pengecut dan ternyata dianggapnya tidak konsisten membawa bendera kebebasan berpikir, kebebasan bicara (menulis). Dan Wahid juga menuduh kasus ini 'ujung-ujungnya' duit alias sogokan uang. 

Ada lagi komentar yang lebih ugal-ugalan dari AS Hikam, Staf Peneliti LIPI yang menulis di majalah D & R berjudul "Politik Somasi atau Ambisi totaliter". Tulisan ini sudah disanggah oleh tulisan Ahmad Sumargono di majalah yang sama berjudul "Keragaman, Somasi dan Demokrasi" (D & R 25 Oktober 1997). Dalam tulisannya itu Hikam menohok munculnya somasi Kompas-TPI hanya membuat dunia pers terpuruk, dampak negatifnya, kata Hikam, jauh lebih besar ketimbang pembreidelan, sekaligus menjadi gejala dari sebuah visi politik totaliter yang akan merobohkan sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia. Amboi, sebuah analisa seorang intelektual LIPI yang entah dari mana ia mengumpulkan data-datanya. Apalagi kemudian Hikam menuduh apa yang dilakukan KISDI-TPI sebagai ambisi totaliter. Sungguh gegabah tuduhan ini. 

Tidak dipelajari betul materi persoalan yang dirinci TPI adalah materi yang secara yuridis amat sangat kuat. Sementara di sisi lain Kompas-yang niscaya bukan terdiri kelompok orang tolol-menyadari sepenuhnya kelemahan dirinya jika materi ini dipersoalkan di pengadilan. Salah satu materi adalah Hak Jawab yang berulangkali telah dibuat klien TPI, namun selalu diingkari Kompas dan tidak pernah dimuat. Hikam seorang intelektual muda telah dikembalikan secata telak oleh tulisan Sumargono di majalah berita yang sama sehingga memunculkan kesan betapa seorangn Hikam yang tidak tahu persis materi masalah somasi Kompas ini, sekaligus menyiratkan betapa Hikam yang selalu mendengungkan kecintaan pada demokrasi, HAM, namun sungguh ironis pula tidak mampu mentolerir perbedaan seperti yang diyakini oleh TPI maupun KISDI beserta ratusan tokoh eksponen umat Islam yang nama-namanya terdiri tokoh yang kredibilitasnya sudah diakui di Indonesia. 

Soal somasi ini bagi yang terkena (Kompas) sudah mereka terima dengan ikhlas. Tentu sangat mengherankan berbagai pihak di luarnya yang mengklaim ikut bertanggung jawab pada penegakkan demokrasi dan ikut pula membesarkan Kompas, justru tampil bagai mereka 'pemilik' Kompas atau mereka aktifis Katolik. Di balik sikap mereka ini tentulah ada maksud dan tujuan tersendiri. 

Hal serupa juga dilakukan sebuah panitia diskusi ilmiah kerjasama The Jakarta Post, Paramadina, ISAI (Institut Srudi Arus Informasi) yang menggelar diskusi panel bertajuk "Media dan Umat Islam". Sasaran diskusi ini seperti terlihat pada kerangka acuan yang dibuat tak lain pembicaraan follow-up sesudah somasi TPI-Kompas yang telah berakhir dengan perdamaian itu. Sasaran yang lain tampaknya hanya menempatkan umat Islam dalam sasaran tembak sebagai kelompok yang mengarah sebagai diktatpr mayoritas. Diskusi yang digelar pada 10 Oktober 1997 itu rencananya akan menampilkan pembicara Sumargono dari KISDI, Ninok Leksono (Kompas), Haidar Bagir (Republika), M. Sobari (penulis kolom Kompas). Ninok dan Sumargono tidak bersedia hadir dalam diskusi itu dan digantikan Komaruddin Hidayat, tokoh Paramadina (sekarang, mantan UIN Syarif Hidayatullah), AM Fatwa (tokoh-klien TPI). Dalam diskusi ini muncul komentar Komaruddin Hidayat, bahwa sikap TPI-KISDI yang memperkarakan Kompas itu sebagai sikap pubertas layaknya kaum remaja. 

Terhadap komentar Komaruddin Hidayat ini Pemimpin Umum Media Dakwah yang juga Sekjen Dewan Dakwah, Hussein Umar memang sangat menyesalkan meskipun tidak merasa kaget. Satu, dua tahun yang lalu katanya di depan tokoh-tokoh gereja, dan aktifis Kristen, Komaruddin menghujat umat Islam habis-habisan. Wilson Nadeak wartawan senior Suara Pembaruan mengambil kasus yang menggegerkan itu, "Tidak usah kaget", ujar Hussein Umar. Biarlah dia menikmati keberadaannya di Menara Gading. Dia tidak pernah merasakan getirnya penderitaan para dai, aktifis umat Islam di lapangan dalam melakukan perlawanan terhadap sikap-sikap aniaya selama lebih dari dua dasawarsa. 

Orang-orang seperti Komaruddin tidak punya gairah -meminjam istilah Buya Hamka--. Apa yang dilakukannya pada saat putri-putri Islam yang dipersalahkan mengenakan jilbab diseret dari ruang-ruang kelas. Saat SDSB meruyak masyarakat merusak akhlak rakyat kecil sampai ke desa-desa apa yang dilakukan seorang Komaruddin? Kasus Miras, aliran kepercayaan, RUU Perkawinan, Pemurtadan umat dan berbagai masalah umat lainnya. Apa sikap orang-orang seperti Komaruddin terhadap penindasan yang dialami Muslim Bosnia, Palestina, Kashmir, Chechnya? 

Sebaliknya tokoh seperti M. Natsir, Roem, Sjafruddin Prawiranegara yang 80 Tahun justru terusik hati nurani mereka membela putri-putri berjilbab itu. Tidak semata-mata karena alasan agama bahkan alasan Hak Asaasi Manusia. Saya teringat, kata Hussein Umar, Pak Natsir mengucapkan kata-kata yang sangat menyentuh terhadap putri-putri yang terusir dari sekolah negeri, "Anak-anak ini pilihan Allah, mereka berani mengambil sikap di saat banyak orang menyerah terhadap kekuasaan. Mereka memilih keluar dari sekolah negeri demi mempertahankan apa yang diyakininya! "Kata Pak Natsir. 

Baik juga ditranyakan kepada Komaruddin apakah dia benar-benar membaca poin-poin dari somasi itu? Apakah orang-orang seperti Kuntowijoyo, M. Amien Rais, Syafii Maarif, KH Misbach dan lain-lain itu termasuk orang-orang yang mengalami pubertas layaknya remaja seperti disebut Komaruddin? Kalau Abdurrahman Wahid sudah jelas dia "sulit" membaca. 

Ninok Laksono kabarnya tidak bersedia hadir dengan alasan masalah somasi Kompas sudah selesai final. Sumargomo berdalih selain ia sudah terikat dengan acara di lingkungan HMI Cabang Jakarta, ia melihat acara itu hanya membuat umat Islam sebagai sasaran dan korban (victim), seolah-olah umat Islam hanya menggunakan kemayoritasannya untuk menjadi diktator dan seterusnya, kata Margono. 

Di sisi lain kasus somasi TPI-Kompas ini sejatinya belum menyentuh substansi sasaran somasi yang sebenarnya, yakni memberikan pelajaran yang pahit buat Kompas yang selama ini justru menguasai bidang informasi dan telah memanfaatkan apa yang dikuasainya itu selalu menerjang aspirasi umat Islam baik secara halus maupun secara kasar . Solusi somasi yang teramat cepat ini banyak pula disesali umat Islam yang melapor ke Media Dakwah-Dewan Dakwah, khususnya setelah membaca secara lengkap laporan utama Media Dakwah edisi bulan sebelumnya terkait gugatan tokoh-tokoh umat ke Kompas ini. 

Banyak kalangan Islam yang menghubungi Media Dakwah dan menyesalkan cepat selesainya somasi Kompas itu sebelum pelajaran pahit yang sebenarnya harus diterima Kompas. 

Dari peristiwa somasi Kompas oleh TPI pada akhir 1997 itu seperti dikutip di atas telah menyiratkan betapa banyak orang-orang Islam, terdiri tokoh-tokoh justru memusuhi aspirasi Islam. Sikap seperti itu sampai hari ini tetap marak di Indonesia bahkan lebih besar skala dan gerakan mereka. Umat ​​Islam harus lebih tegas menghadapi para komprador dan tokoh-tokoh Islam munafik seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. [ASA]

Mengapa Pengamanan Pelantikan Jokowi Sangat Luar Biasa?

Belum pernah sepanjang sejarah Republik ini pengamanan pelantikan seorang presiden begitu sangat luar biasa. Seperti seorang presiden yang akan dilantik itu benar-benar dalam ancaman dan bahaya.

Sejak zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Baru pertama kali ini pengamanan seorang calon presiden begitu sangat luar biasa.

Seperti disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman, pengamanan pelantikan Jokowi, di mana Polri mengerahkan 22.000 personil. Diback (didukung) tujuh Polda, dan masih dikerahkan ribuan personil TNI. Mengapa begitu luar biasa pengamanan terhadap Jokowi?

Belum lagi, pengamanan yang sifatnya tertutup dari aparat intelijen. Entah berapa banyak intelijen yang digerakan mengamankan pelantikan Jokowi? Mendeteksi secara dini kemungkinan adanya ancaman dan gangguan acara pelantikan presiden. Begitu pentingnya?

Bahkan, tak kurang menurut Kapolri Jenderal Sutarman, pengamananan terhadap pelantikan Jokowi, sampai empat lapis. Semua tempat-tempat objek vital di seputar Senayan ikut diamankan. Tidak main-main. Sungguh ini sebuah perlambang kegentingan. Kegentingan yang sangat luar biasa. Sejatinya, siapa yang mengancam pelantikan Jokowi?

Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moedoko, keduanya memberikan jaminan, pelantikan Jokowi dijamin akan berjalan lancer, tidak ada gangguan. Ketua MPR Zukifli Hasan memastikan pelantikan Jokowi akan berjalan dengan lancar.

Lalu, apa motive aparat keamanan begitu sangat luar biasa melakukan pengamanan terhadap Jokowi? Mengapa tidak diumumkan secara terbuka oleh fihak keamanan, siapa yang akan mengacaukan pelantikan Jokowi? Sehingga, rakyat tahu kelompok mana dan kekuatan politik mana yang akan mengacaukan pelantikan Jokowi?

Seharusnya, momen yang bersejarah, saat pelantikan Jokowi, yang katanya merakyat dan dicintai oleh rakyat, tidak bisa dibuat menjadi gembira, setiap orang atau rakyat Indonesia bisa melihat dan menikmati pelantikan Jokowi. Bukan sebaliknya suasana menjadi ‘horor’, seakan Jokowi menghadapi musuh, dan akan membunuhnya, atau ada aksi massa yang akan menggagalkan pelantikannya.

Semuanya seperti diciptakan ‘psywar’ (perang-perang urar-saraf) oleh fihak aparat keamanan, situasi genting, dan perlu adanya pengamanan yang sangat ekstra.

Selama ini Jokowi selalu dikatakan sebagai sosok yang dicintai rakyat, sosok yang merakyat, suka ‘blusukan’, dan segala aksesoris lainnya, yang dilekatkan dengan sangat indah. Tapi, mengapa pelantikan Jokowi, harus diciptakan kondisi yang luar biasa, seakan negara tidak aman. Negara dalam bahaya, dan bisa mengancam pelantikan presiden.

Padahal, berbagai isu-isu yang sangat negative, justru diciptakan oleh para pendukung Jokowi, yang selalu diliputi oleh ilusi, dan paranoid (ketakutan) yang sangat luar biasa, dan berpikir sangat tidak normal, seperti kemungkinan Jokowi dilengserkan. Ini cara-cara berpikir intel yang selalu melakukan tindakan yang disebut ‘pre-emptive’ (menyerang lebih dahulu sebelum diserang). Begitulah rumus intelijen.

Memang, sejak kekalahan beruntun hingga lima-kali voting, dan sekarang lembaga DPR dan MPR, dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, seperti mereka yang menjadi ‘backbone’ (tulangpunggung) Jokowi, seperti mimpi buruk terus-menerus, hidup tidak normal, dan diliputi kecemasan dan paranoid. Sungguh saat aneh.

Kalau Jokowi memang dicintai rakyat, dan kampanye melalui media social, seperti Facebook, Twitter, dan media massa begitu massive, dan sangat berhasil,  mengapa harus masih diliputi ketakutan?

Tak kurang-kurang datang jauh dari AS, Mark Zuckerberg CEO Facebook bertemu dengan Jokowi memberikan dukungan kepada Jokowi.  Jadi apa yang masih kurang? Sangat tidak beralasan adanya ketakutan itu. Jadi siapa sebenarnya Jokowi itu? (ahza/dimas)

You might also like:

Organisasi Buddha Tolak Digelarnya Konser Lady Gaga di Indonesia

Tentangan dari berbagai pihak terus mengalir pada rencana konser Lady Gaga. Jika sebelumnya umat Islam yang menentang, kali ini tekad menolak datang dari umat beragama lainnya.

"Berdasarkan masukan-masukan umat Buddha anggota LBH Buddhis Indonesia dan memperhatikan pemberitaaan media massa, dengan ini menyatakan LBH Buddhis Indonesia menolak digelarnya konser Lady Gaga di Indonesia," ujar Ketua LBH Buddhis Indonesia Pusat Budiman, Rabu (23/5).

Upaya memblokir itu diseriusi dengan menyampaikan surat tertulis pada Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Alasannya, sebut Budiman, surat itu sebagai alat hukum yang bisa membuat aparat lebih mempertimbangkan rasa keberatan umat beragama.

Di sisi lain, Budiman beserta aktivis agama Buddha lainnya mengimbau melalui rumah-rumah ibadahnya maupun perkumpulan kaum muda Buddha agar tak menonton konser Lady Gaga.

“Dampaknya akan mempengaruhi kondisi psikologis anak muda yang masih mudah meniru. Maka kita mengimbau juga umat Buddha agar menggunakan uangnya untuk membantu sesama bangsa dan kesetiakawanan sosial,” tegas Budiman.

Lembaga pimpinannya memang tak langsung mengatur kaidah norma. Namun, dasarnya melindungi umat Buddha secara hukum. Sehingga dia menilik pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan adanya promotor pertunjukan memperbolehkan pembelian tiket untuk pelajar dengan mencicil setengah harga. Budiman pun menilainya sebagai upaya demoralisasi anak bangsa yang menjerumuskan anak pada budaya hedonis.

Negara Indonesia, sebut Budiman, adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa. Sehingga aparat penegak hukumnya pun selayaknya tahu ketentuan hukum yang berlaku jika mayoritas suara masyarakat tak menginginkan sebuah pelaksanaan acara yang dinilai merugikan.

“Jika aparat hukum mengacuhkan suara rakyat, amanah dari rakyat untuk pemerintah tak dilaksanakan dengan baik,”sebut Budiman. [muslimdaily]