“HRW itu omong kosong dan hipokrit. Pemerintah seharusnya tidak mengizinkan orang asing mengacak-acak kita”, kata Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath.
Ustadz Al Khaththath juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan HRW dalam U niversal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, akhir Mei tidak objektif dan tidak ada data statistiknya.
“Mereka biasalah jualan, kalau enggak gitu bukan mereka. Mereka tidak objektif, tidak pakai data lapangan maupun data statistik yang benar”, kritiknya.
Jika isu intoleransi yang diangkat adalah persoalan GKI Yasmin, Ustadz Al Khaththath tentu sangat tidak tepat. Dan itu sekaligus bukti bahwa kalangan Yasmin melakukan internasionalisasi isu lokla itu.
“Kalau mereka pakai isu Yasmin, kekerasan apa yang dipakai oleh warga?, Justru mereka dilindungi dalam demo bertopeng ibadah. Kalau mau ibadah sudah disediakan gedung megah 100 meter dari lokasi bedeng untuk mereka, gratis lagi dibiayai Pemkot. Kok mereka tolak dan ngotot ibadah di lapangan. Itu namanya demo," jelasnya.
Ustadz Khaththath juga mengingatkan isu intoleransi adalah bagian dari pemutarbalikan fakta, karena justru sebenarnya umat Islamlah yang mengalami diskriminasi. Contohnya di umat Islam di Poso yang mengalami Intoleran yang cukup tinggi.
“Bandingkan dengan serangan mereka di Poso, ratusan umat dibantai secara sadis. Dan ketika umat Islam melawan, malah dicap teroris. Lalu ketika di PBB, perwakilan Belanda menekan Indonesia sebagai bangsa yang tidak toleran. Hipokrit kan?,” ujarnya
Bukan hanya itu Ustadz AlKhaththath juga mengomentari pernyataan yang dikatakan oleh Belanda menyinggung kebebasan agama di Indonesia dan meminta pemerintah untuk menghentikan diskriminasi terkait dengan agama. Belanda juga meminta Indonesia untuk menerima reporter khusus PBB untuk kebebasan beragama.
“Coba lihat kelakuan Wilders kepada umat Islam dan umat Islam di Belanda, sangat tidak toleran, rasis dan fasis. Belum lagi kalau Belanda baca sejarah, berapa banyak umat Islam yang mereka bunuh saat penjajahan 350 tahun di Indonesia. Lalu apa mereka tidak ingat bagaimana Kapten Westerling bunuh 40.000 orang umat Islam di Sulawesi? Dan masih banyak yang lainnya,“ tutupnya.
Indonesia mendapat sorotan terkait permasalahan HAM di berbagai bidang dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Indonesia dievaluasi 74 negara di dunia melalui mekanisme Universal Periodic Review, Dewan HAM PBB, dalam sesi ke-13 di Jenewa. Laporan tindakan intoleransi di Indonesia dilakukan oleh Human Right Watch (HRW). Suara Islam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar